SBY: Usut Kematian TKW!

DEMO: Kantor Kedubes Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan didemo puluhan buruh yang tergabung Jaringan Kerja Layak Buruh Migran, Rabu (28/10). Mereka menuntut pemerintah Malaysia untuk bertanggungjawab atas kematian TKW Munti binti Bani yang tewas disiksa majikannya di Malaysia.

“Kita berharap ada keadilan yang ditegakkan. Kita sangat prihatin dengan kejadian itu.”
DINO PATTI DJALAL
Jubir Kepresidenan

Presiden minta agar kasus kematian TKW di Malaysia diusut secara tuntas, sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, Kedubes Malaysia dilempari tomat oleh para aktivis.

KEMATIAN Munti binti Bani (36), tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggal di Malaysia akibat disiksa majikannya, membetot perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar kasus kematian Munti diusut dan diselesaikan dengan adil sesuai hukum yang berlaku.

Permintaan SBY atas kasus kematian Munti itu disampaikan lewat juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/10) sore. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, kasus penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya Munti di Malaysia harus diselesaikan dengan adil sesuai hukum yang berlaku. Yang penting, kita berharap ada keadilan yang ditegakkan. Kita sangat prihatin dengan kejadian itu,” kata Dino.

Ketika ditanya apakah dalam waktu dekat Presiden akan memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dino mengatakan, hal ini akan dibahas saat Presiden berkunjung ke Malaysia pada November mendatang. “Tentu masalah TKI akan menjadi salah satu yang selalu dibahas antara kedua pemerintah,” kata Dino.

Kasus kematian Munti juga membuat Migrant Care, gundah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini bergerak di bidang pembelaan tenaga kerja Indonesia (TKI) itu pada Rabu kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Di depan kantor Kedubes Malaysia itu, sedikitnya 50 aktivis Migrant Care menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan Munti binti Bani TKW asal Jember, Jawa Timur yang tewas di tangan sang majikan di Malaysia.

Seorang aktivis perempuan berperan sebagai Munti. Dia disiksa serta diperlakukan kasar dua orang majikannya. Wajahnya lebam dipukul, kaki dan tangannya diikat. “Pukul saja pukul,” teriak seseorang aktivis yang berperan sebagai sang majikan. Munti lalu dimasukkan ke toilet sampai akhirnya meninggal dunia dan diberi kain kafan serta ditaburi bunga.

Munti meninggal Senin (26/10), setelah dirawat enam hari di RS Tengku Ampuan Rahimah, Selangor, Malaysia. Massa meminta pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas kematian Munti. Pemerintah Indonesia juga didesak mengajukan kasus Munti ke proses hukum.

Massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan “Satu suara untuk Munti binti Bani tuntut keadilan” yang dipasang di pagar Kedubes Malaysia. Aksi yang dimulai pukul 09.00 mengakibatkan Jl HR Rasuna Said menuju Menteng tersendat. Para pengunjuk rasa menumpahkan rasa kekesalannya. Mereka mempertanyakan mengapa kasus kematian TKW akibat penganiayaan di Malaysia seakan-akan tidak pernah berakhir.

LSM Migrant Care juga meminta pemerintah Indonesia dapat segera menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi kasus kematian Munti. Selain itu, Migrant Care juga sempat melempari pagar kedubes dengan tomat. Terdapat pula aksi teatrikal yang memperagakan para TKI yang sedang dianiaya oleh majikannya. “Ini kasus memrihatinkan. Dari hari ke hari semakin tak terurus, banyak TKW meninggal tapi pemerintah malah diam saja,” kata Direktur Migrant Care Anis Hidayah.

Sebelumnya, Menaker Malaysia S Subramaniam menegaskan, majikan Munti binti Bani akan menerima hukuman berdasarkan undang-undang atas perbuatannya menyiksa hingga korban meninggal. Subramaniam di Kuala Lumpur, Selasa (27/10) menegaskan, tak ada kompromi bagi majikan yang melakukan perbuatan tak berperikemanusiaan terhadap pembantunya. Ia mengaku kesal dengan kejadian ini dan menjamin adanya tindakan hukum kepada siapapun yang melakukan hal seperti itu. Peristiwa ini tidak seharusnya terjadi dan Pemerintah Malaysia memandang serius kekejaman terhadap pembantu.

Sementara tuntutan keluarga almarhumah agar jenazah segera dipulangkan ke Indonesia, hingga kini tampaknya juga belum ada kejelasan. Pasalnya, Kepolisian Malaysia masih memerlukan jenazah yang sudah terbujur kaku itu untuk keperluan otopsi. “Dalam sehari hingga dua hari ke depan, jenazah belum bisa dipulangkan, karena masih dalam proses visum,” jelas Kepala Humas Depnakertrans Sumardoko kepada Berita Kota, Rabu (28/10). O did

Sumber: Berita Kota

Keluarga TKW (Muntik Binti Bani) Tuntut Malaysia

“Penyiksaan ibu kami itu merupakan pelecehan bagi bangsa Indonesia yang bekerja di Malaysia.”
MARIONO
Anak Pertama Munti

Kekerasan yang dilakukan oleh sang majikan hingga mengakibatkan Munti tewas saat bekerja sebagai pembantu di Malaysia, sangat tidak manusiawi. Munti disekap, tidak diberi makan, dan dipukuli hingga mengalami patah tulang.

KELUARGA Tenaga Kerja Wanita (TKW) Munti binti Bani asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak majikan Munti untuk meminta maaf secara resmi kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bangsa Indonesia.

“Harapan kami, majikan yang melakukan penyiksaan terhadap Munti meminta maaf secara resmi kepada Presiden SBY dan bangsa Indonesia atas perbuatan keji yang dilakukannya kepada TKI,” kata anak pertama Munti, Mariono, saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (27/10).

Menurut Mariono, kekerasan yang dialami ibunya itu sangat tidak manusiawi karena ibunya disekap dan dipukuli hingga mengalami patah tulang di sejumlah bagian anggota tubuhnya. “Perbuatan penyiksaan itu merupakan pelecehan bagi bangsa Indonesia yang bekerja di Malaysia sehingga majikan yang bersangkutan harus meminta maaf secara resmi,” katanya.

Ia khawatir ada Munti-Munti lain yang menjadi korban penyiksaan majikan di Malaysia sehingga pemerintah Indonesia harus bertindak tegas atas kasus kekerasan yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia. “Kami tidak ingin kejadian yang dialami oleh ibu terulang kembali pada TKW lainnya,” katanya.

Suami Munti, Suparmo, mengaku pernah mendapat telepon dari istrinya yang menceritakan tentang penyiksaan majikan Munti pertama yang bernama Wah Hoi Cit Wan di Selangor, Malaysia. “Istri saya pernah dipukuli oleh majikan yang pertama, kemudian Munti ganti majikan, namun ia mendapat penyiksaan yang lebih parah,” katanya.

Sementara itu, informasi yang diterima keluarga, jenazah Munti akan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada Rabu (28/10) atau Kamis (29/10), selanjutnya jenazah tersebut akan dibawa ke rumah duka di Dusun Pondok Jeruk Barat, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.

Almarhum TKW Munti, meninggalkan seorang suami yang bernama Suparmo dan lima orang anak yang bernama Mariono, Siami, Citra, Hartono dan Suprihatin. Keluarga TKW Munti binti Bani berharap, jenazah Munti segera dipulangkan ke rumah duka di RT 3, RW 14, Dusun Pondok Jeruk Barat, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. “Permohonan kami hanya satu, yakni jenazah istri saya dapat dipulangkan secepatnya ke Jember,” kata suami Munti, Suparmo.

Pengacara

Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) organisasi yang selama ini paling keras menyuarakan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengirim 5 pengacara ke Malaysia untuk memastikan proses hukum terhadap para tersangka berjalan dengan benar. Selain itu juga untuk memastikan hak-haknya sebagai pekerja dapat terpenuhi.

“Kelima pengacara itu kami kirim untuk menindaklanjuti kematian Manti. Mereka akan memantau dan memastikan proses hukum di sana berjalan,” tegas Koordinator Bendera Mustar Bonaventura kepada wartawan di markas Bendera di Jl Diponegoro No 58, Jakarta, Selasa (27/10).

Bendera menilai pemerintah bertindak lambat dalam merespons dan mengusut kematian pahlawan devisa itu. Karena itu, langkah ini bisa dibilang sebagai bentuk ketidak percayaan kepada Duta Besar Indonesia di Malaysia berikut jajarannya. “Ini ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah Indonesia yang lamban dan lunak dalam membela kepentingan WNI termasuk para TKI,” tandasnya.

Kegusaran juga melanda Migrant Care. Terkait kasus kematian Munti, Migrant Care berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (28/10) hari ini di Kedubes Malaysia di Jakarta.
“Merespons kasus tersebut, kami dari Migrant CARE JAKERLA (Jaringan Kerja Layak untuk PRT) dan elemen lain, akan menggelar aksi mendatangi Kedubes Malaysia di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10) pukul 09.00. Kami satu suara untuk Munti binti Bani, yakni ’Menuntut Keadilan dan Menggugat Arogansi Malaysia,” tegas Executive Director Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Anis, kasus Munti merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar MoU penghentian sementara pengiriman (moratorium) TKI ke Malaysia. Sebab, informasi yang didapat Migrant Care, Munti baru bekerja selama dua bulan di Malaysia. Adapun MoU penghentian pengiriman sementara TKI ke Malaysia mulai berlaku sejak 26 Juni lalu.

“Itu artinya Munti dikirim ke Malaysia saat MoU sudah berlaku. Ini artinya Indonesia tidak menaati sikap politik yang sudah dikeluarkan sendiri.

Atas insiden ini, Migrant Care selain mengecam majikan yang menyiksa Munti hingga tewas, juga menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tak konsisten dengan kebijakan luar negerinya sendiri. Kasus ini merupakan pelanggaran HAM serius dan sudah semestinya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali moratorium penghentian TKI ke Malaysia,” ungkap dia.

Di tempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyesalkan peristiwa yang menimpa Munti di Malaysia. Menakertrans berjanji akan membenahi sektor pengawasan terutama permasalahan TKI ilegal. “Kita sangat menyesal, kita akan awasi terus arus keberangkatan TKI, karena arus ilegal masih tinggi,” ujarnya saat ditemui di kantor Menko Kesra.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut juga akan melakukan negosiasi dengan Malaysia, membahas persoalan perlindungan Tenaga Kerja khususnya yang berasal dari Indonesia. “Saya segera meluncur ke Malaysia bulan depan, negosiasi membahas perlindungan,” paparnya. O ant/dir/one

Sumber: Berita Kota

Menakertrans Sidak ke Teminal TKI

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Tenaga Kerja Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Rabu (28/10). Ia menemukan tempat penerangan atau informasi penerbangan tidak memadai dan meminta segera dibuatkan.

Menakertrans juga mendatangi Gedung Pendataan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ia menemukan TKI yang telah beberapa hari, bahkan belasan hari tidak juga dipulangkan ke kampung halaman. Kerinduan mereka terhadap sanak keluarga di kampung tertahan di gedung tersebut. Petugas hanya berjanji dan meminta agar TKI menunggu dan segera dipulangkan ke kampung halaman.

Salah seorang TKI bernama Cantika mengaku telah 13 hari berada di Gedung Pendataan BNP2TKI. Ia tak juga diberangkatkan ke kampung halaman, padahal anaknya sedang sakit. Karena itulah, Muhaimin meminta pihak perusahan perjalanan agar memberangkatkan TKI ke kampung halaman. Pihak asuransi harus menjalankan tugas memulangkan TKI. Ia berjanji akan mengusut dan membekukan izin perusahaan yang nakal.(BEY/Pahrul Roji)

Sumber: Metro TV

PERNYATAAN SIKAP ATKI-HK - 10 Oktober 2009

Fenomena drastisnya peningkatan pengiriman buruh migran dari Indonesia kenegera-negara maju adalah fenomena akutnya krisis yang dialami oleh Indonesia. Krisis yang melahirkan kemiskinan di Indonesia tersebut telah memaksa jutaan rakyat Indonesia melakukan apapun agar dapat bertahan hidup.

Krisis yang ditandai dengan struktur kepemilikan tanah yang tidak demokratis dan kebergantungan yang akut terhadap investasi asing, membuat mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk berproduksi didalam negeri. Akibatnya rakyat tanpa pekerjaan, miskin dan lapar.

Dalam masa kepemimpinan sebelumnya, sejak dia dilantik pada tahun 2004, SBY telah menempatkan ekspor tenaga kerja sebagai bagian dari penopang ekonomi negara. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya instruksi presiden tentang percepatan iklim investasi dan inpres tentang reformasi system penempatan TKI. Dalam perkembangannya, kedua kebijakan ini kemudian menjadi dasar peningkatan target pengiriman tenaga kerja baru dari 700.000 orang pertahun menjadi 1.000.000 per tahunnya. Bahkan target ini kemudian direvisi pada tahun 2008 menjadi 1–2 juta orang per tahunnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, telah membuka ruang yang luas untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari proses migrasi ini melalui jalan mendorong berdirinya perusahaan-perusaha an jasa tenaga kerja (PJTKI). Hal ini jelas terlihat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut yang lebih mengatur tentang proses pendirian PJTKI dan mewajibkan BMI untuk menggunakan PJTKI agar dapat bekerja diluar negeri secara legal. Tidak hanya mewajibkan BMI untuk menggunakan PJTKI, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi PJTKI untuk menentukan biaya jasa yang mereka kenakan kepada BMI.

Akibat fasilitas istimewa ini, PJTKI menjadi agresif merekrut BMI hingga kepelosok-pelosok desa bahkan menggunakan jasa calo untuk mencari calon BMI yang dapat di rekrut.

Disaat pemerintahan SBY terus menerus memaksimalkan potensi ekonomi dari proses migrasi ini, aspek perlindungan luput dari kebijakan pemerintah. Hingga saat ini pemerintah Indonesia matian-matian menolak ratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang buruh migran, juga menolak kelahiran konvensi ILO tentang pekerja rumah tangga (PRT).

Fakta ini menunjukan politik sebenarnya dari SBY, baginya, menerapkan standar internasional perlindungan buruh migran di Indonesia, hanya akan menghambat pencapaian target pengiriman tenaga kerja, yang sudah barang tentu berakibat pada pendapatan negara dari proses migrasi ini.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk penindasan yang dialami oleh BMI. Di seluruh negara penempatan, mengalami perampasan upah melalui potongan gaji oleh PJTKI yang memberangkatkan mereka dengan alasan biaya penempatan.

Dikesampingkannya aspek perlindungan, juga membuat BMI dianggap rendah di tempat mereka bekerja. Akibatnya, kekerasan fisik dan seksual kerap mendera BMI khususnya BMI perempuan.

Atas dasar itulah, tidak ada alasan lagi bagi SBY di periode keduanya ini untuk menunda peningkatan perlindungan bagi BMI. Maka dari itu ATKI-HK menuntut untuk:

1. Lindungi BMI!
2. Cabut Peraturan Biaya Penempatan Sangat Tinggi (Overcharging) !
3. Berikan hak kontrak mandiri BMI!
4. Cabut UUPPTKILN No. 39!
5. Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1999 Tentang Perlindungan Bagi Buruh Migran dan Keluarganya Sekarang Juga!


************ ********* ********* ********* ********* *******
ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA - HONG KONG

Rieke Dyah Pitaloka Akan Fokus Masalah TKI

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka mengatakan sebagai anggota dewan 2009-2014, dirinya akan berfokus antara lain kepada masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Saya ingin menyorot masalah-masalah TKI," kata Rieke ketika ditemui setelah acara pengucapan sumpah/janji di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Kamis.
Rieke sendiri juga telah membina hubungan dengan sejumlah teman-teman di kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung di dunia TKI.
Hingga kini, ia masih belum mengetahui akan ditempatkan di fraksi yang mana dan hal tersebut diserahkan kepada kebijakan partainya.
Rieke yang juga dikenal di tengah masyarakat sebagai seorang selebritis itu mengakui, tanggung jawab yang akan diembannya sebagai salah seorang wakil rakyat merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang luar biasa berat.
Untuk itu, ia akan memposisikan dirinya untuk terus-menerus belajar dan juga akan berkomunikasi secara intensif dengan berbagai pihak.
Menurut dia, dunia perpolitikan juga memerlukan seorang seniman yang bisa berkontribusi dalam memasukkan suara hati.
"Dunia politik memerlukan seni," kata Rieke yang merupakan lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia***

TIDAK PERLU KE LUAR NEGERI SUDAH DAPAT GAJI BESAR...

Daftar Gaji Pejabat RI 2004-2009

Referensi Bagi yang mau jadi pejabat
Inilah daftar gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR per bulan
Data ini dikeluarkan oleh bagian anggaran tertanggal 22 februari 2005.

Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
A. Gaji pokok dan tunjangan
1. Rp 4.200.000/bulan
2. tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan
c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan
d. Keluarga:
suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)
anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan)
e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain
1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode

C. Biaya perjalanan
1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)

D. Rumah jabatan
1. Anggaran pemeliharaan
- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun
- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun
2. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman
1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)
- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota
yang bersangkutan.
- Jangkauan pelayanan nasional:
> Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. Uang duka :
-wafat (3 bulan X gaji)
-tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang

F. Pensiunan
1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan

--------

Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.

Presiden:
Gaji pokok Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan Rp 32.500.000
Total Rp 62.740.000.

Wakil Presiden:
Gaji Pokok Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan Rp 22.000.000
Total Rp 42.160.000

Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.968.000
Total Rp 30.908.000

Ketua Mahkamah Agung (MA):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 24.390.000

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Total Rp 23.940.000

Wakil Ketua DPR:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.554.000
Total Rp 26.774.000

Wakil Ketua MA:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 450.0000
Total Rp 20.670.000

Wakil Ketua BPK:
Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Total Rp 20.220.000

Ketua Muda MA:
Gaji pokok Rp 4.410.000
Tunjangan jabatan Rp 10.100.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.960.000

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif Rp 4.140.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.500.000

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.340.000

Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 27.760.000

Anggota MA:
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.350.000

Anggota BPK
Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Total Rp 13.900.000

Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan:
Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 13.608.000
Total Rp 18.648.000

Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp 5.400.000
Total Rp 8.400.000

Wakil Kepala Daerah Provinsi:
Gaji pokok Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan Rp 4.320.000
Total Rp 6.720.000

Kepala Daerah Kabupaten/ kota :
Tunjangan pokok Rp 2.100.000
Tunjangan jabatan Rp 3.780.000
Total Rp 5.880.000

Wakil Kepala Daerah
Gaji pokok Rp 1.800.000
Tunjangan jabatan Rp 3.240.000
Total Rp 5.040.000

Daftar ini dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Departemen Keuangan***

Ratifikasi Konvensi Migran, Kemerdekaan bagi BMI

VHRmedia, Jakarta - Kondisi buruh migran Indonesia di luar negeri sampai saat ini memprihatinkan. Banyak kekerasan dan diskriminasi terhadap BMI, akibat negara belum meratifikasi Konvensi Buruh Migran. Bertepatan Hari Kemerdekaan, buruh migran mendesak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih, segera memerdekakan buruh di luar negeri.

Lily Pujiati, koordinator aksi dari Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990, mengatakan konvensi ini merupakan bentuk perlindungan bagi buruh migran di negara tempat bekerja. "Kalau Indonesia meratifikasi, perlindungan yang diberikan negara di mana buruh bekerja, akan nyata," kata Lily dalam aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8).

Sejak akhir 1970 buruh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat. Setidaknya pada periode 2006-2008 jumlah BMI mencapai sekitar 700 ribu per tahun. Di sisi lain, kekerasan yang terjadi juga terus meningkat. Banyak BMI yang dideportasi tidak bisa pulang karena tidak ada uang. Banyak pula BMI yang meninggal akibat kekerasan majikan.

"Lebih parah lagi pemerintah tidak pernah memperhatikan itu. Hari ini kita turun ke jalan agar pemerintahan SBY meninggalkan warisannya di era 2004. Periode depan, kita minta agar pemerintah segera merativikasi konvensi migran," kata Lily.

Menurut Lily, selain memberikan perlindungan bagi pekerja migran, Konvensi Migran 1990 juga memberikan perlindungan kepada anggota keluarga buruh migran. Konvensi ini juga meniadakan diskriminasi terhadap pekerja migran dan keluarganya. Hal itu sejalan dengan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, seperti diatur dalam UUD 1945.

"Memang sepertinya tidak ada niatan dari pemerintah untuk memperbaiki nasib buruh migran Indonesia. Pemerintah hanya memeras dan mengambil devisanya tanpa ada perlindungan. Tapi kita akan meminta terus agar buruh migran dimerdekakan, seperti halnya perayaan 17 Agustus," kata Lily.

Dalam aksi unjuk rasa di Bundaran HI ini para BMI membentangkan spanduk dan menggelar aksi teatrikal menggambarkan nasib pekerja migran saat pulang ke tanah air menjadi gila, meninggal, atau cacat di atas kursi roda. Itu semua akibat berat beban yang ditanggung tanpa ada perlindungan sedikit pun. (E4)

Australia Butuh Ribuan TKI, Syarat TOEFL 500, Gaji Rp 20 Juta/Bulan

Surabaya - Surya-Pemerintah Australia membutuhkan ribuan TKI untuk dipekerjakan di bidang peternakan, pendidikan, kesehatan, konstruksi, perhotelan, teknologi informasi, dan pertambangan.
Khusus di bidang peternakan, butuh sekitar 1.000 TKI. Mereka akan dikaryakan di peternakan (cattle), penggemukan (fatening), dan pemotongannya (slaughtering house).
Ketua DPD APJATI Jatim Drs Eddy Widarto mengatakan, Pemerintah Australia mengungkapkan kebutuhan TKI itu saat ia berkunjung ke sana beberapa waktu lalu. Kebutuhan itu diungkapkan lagi saat Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moch Jumhur Hidayat ke Australia 13-18 Juli 2009.

“Saat Pak Jumhur di Australia, saya sempat menelepon beliau agar bisa menjalinkan kerja sama dengan Australia dalam rangka pengiriman TKI kita ke sana,” ujarnya.
Menurut Eddy Widarto, kebutuhan tenaga asing di Australia itu sangat besar. Tapi, mereka ketat dalam persyaratan. “Mereka sangat protektif. TOEFL harus 500, ini sulit bagi TKI,” tuturnya.
Kepala BP2TKI Dinasker Jatim Hariadi Budiarjo menyatakan keberatan dengan syarat nilai TOEFL (tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing) 500. Nilai ini, katanya, hanya bisa diraih mahasiswa yang akan kuliah di Australia.
Eddy mengatakan, jalan terbaik adalah setiap TKI diberi kursus bahasa Inggris sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing di sana, tetapi bukan diberlakukan secara umum seperti itu.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar juga menilai syarat yang diminta Australia itu terlalu tinggi. “Mereka memang mencari tenaga kerja professional yang punya keterampilan khusus. Kita rasanya sulit sekali memenuhi permintaan seperti itu, apalagi pengurusan visa kerja di Australia itu cukup sulit,” ujarnya.
Meski syarat berat, kata Eddy Widarto, sudah banyak PJTKI di Jatim yang menjajaki kerja sama dengan negeri kanguru itu, seperti PT Prajogo Prajogo dan PT Bina Madiri. “Banyak PJTKI yang tertarik mengirim TKI ke kesana karena peluangnya cukup besar,” ujarnya.
Mengenai gaji, kata Eddy Widarto, memang menggiurkan, 1.000- 3.000 dolar Australia atau setara Rp 8 juta - Rp 20 juta per bulan.

Menurut Eddy, permintaan pengiriman TKI ke Australia ini, sebenarnya sudah disampaikan delegasi Indonesia kepada Cattle Council Australia di Canberra dan Northern Territory Cattle Association di Darwin sebagai hal yang wajar. Ini sebagai counter trade karena Indonesia setiap tahun mendatangkan 600.000 hewan dari Australia.
Kalau Indonesia tidak cepat bergerak untuk mengirim TKI ke Australia, tidak mustahil peluang ini akan diambil alih naker dari negara lain, terutama Vietnam. Jumlah naker Vietnam di Australia saat ini mencapai 5 persen dari 500.000 naker asing yang ada. (jos)

TKW Disiksa di Saudi, Loncat Hingga Lumpuh....

Purwakarta....
TKW Disiksa di Saudi, Loncat Hingga Lumpuh
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatiluhur, Kab Purwakarta, Jawa Barat, Hermayanti bin Sardi,27, menjadi korban penyiksaan majikannya di Saudi Arabia. Tak tahan menerima siksaan, ibu dua anak itu nekat meloncat dari lantai lima apartemen hingga mengakibatkan kelumpuhan permanen.
Didampingi suaminya Ujib Setiawan,32, kakaknya Suhana dan tokoh masyarakat setempat, Endang Suhari, TKI nahas Hermayani, mengungkapkan, peristiwa yang menyebabkan dirinya lumpuh total akibat terjun dari lantai lima apartemen tempat tinggal majikannya di negara Arab Saudi.

Disebutkan, pada bulan Maret 2006, ia berangkat ke negara Arab Saudi untuk menjadi pembantu rumah tangga melalui PT Andromeda Graha yang berlokasi di Jakarta Timur. Sebelum berangkat menuju negara tujuan, korban terlebih dulu mendapat pelatihan di tempat penampungan selama dua bulan.
Satu bulan bekerja di Arab Saudi pada majikannya bernama Abdullah Saad Said Alazuh dan istrinya Fauziah mendapatkan perlakuan yang wajar, namun setelah memasuki bulan kedua, berbagai siksaan dan penghinaan terutama yang dilakukan majikan perempuannya mulai menimpanya.
“Hampir setiap hari saya mendapat perlakukan keras dari majikan perempuan seperti diludahi, dijambak, dipukul dan sebagainya,” kata Hermayani.
Tak tahan mendapat perlakukan kasar, Hermayani berinisiatif untuk melarikan diri dari rumah sang majikannya, namun sayang ketika korban akan kabur tiba-tiba terjatuh dari lantai lima apartemen majikannya.
“Saat jatuh saya tidak sadarkan diri dan tersadar setelah mendapat perawatan medis dirumah sakit di Arab Saudi,”terangnya.

Diakuinya, selama empat bulan dirawat di rumah sakit tak satupun petugas KBRI yang menengok dirinya, sedangkan sesama pembantu rumah tangga lainnya yang berasal dari negara seperti Philipina dan lainnya begitu cepat mendapat respon dari pemerintahannya.
“Saya cemburu dengan perlakuan dubes negara tetangga kepada warganya yang terkena masalah bertindak cepat. Orang Indonesia yang dirawat di rumah sakit tidak ada perhatiannya dari KBRI,”bebernya.
Suhana,kakak korban menjelaskan ia telah mengadukan permasalahan yang menimpa adiknya ke KBRI namun tidak mendapat respon bahkan hingga sekarang ini yang sudah berjalan lebih dari dua tahun.
Begitu juga, pihak perusahaan yang memberangkatkan korban tidak bertanggung jawab sampai sekarang terhadap kondisi adiknya. “Korban pulang hanya diberi gaji selama dua bulan 1.200 real padahal korban sudah bekerja selama delapan bulan di Arab Saudi. Dikemanakan gaji Hermayani yang enam bulannya itu,”tanyanya.
Suhana berharap, pemerintah maupun perusahaan yang telah memberangkatkan korban bertanggung jawab karena selama hampir dua tahun lebih ini adiknya mengalami cacat permanent***

SEKEDAR SARAN

w.rockyou.com/choose_widget.php">Create
GROUP KOSIDAH HALIMAH - MACAU

Mbak ayo mbak ayo belajar baca Al qur `an
Mbak ayo mbak ayo kita sholawatan
Dari pada kau kebingungan
Pergi tanpa tahu tujuan
Ke HALIMAH mengisi saat liburan

Mbak ayo mbak kita dengar pengajian
Uang jangan engkau hamburkan
Habis buat telpon-telponan
Keluarga menunggu uang kiriman

Ini hanya sekedar saran
Jangan dianggap paksaan
Mau tak mau anda yang menentukan

Boleh saja bersenang-senang
Asal jangan lupa daratan
Ingat ya mbak....
Kita hanya Buruh Migran..!!!

KBRI TAIWAN MEMINTA Rp. 160 JUTA UNTUK BIAYA PEMULANGAN JENAZAH SUPRIHATIN, BMI ASAL BANYUWANGI

Banyuwangi - Satu lagi seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan meninggal dunia. Jenazah korban bernama Suprihatin (37), asal Dusun Umbulrejo Desa Bagorejo Kecamatan Srono, Banyuwangi itu kini terkatung-katung di tempatnya mencari nafkah.

Suprihatin dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 11.00 WIB, Jumat (31/7/2009) siang. Kabar itu diterima Sohibullah (43), suami korban dari Sri Wahyuningsih, kakak iparnya yang juga bekerja di Taiwan. Korban meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun kronologis kejadian musibah tersebut belum jelas.

Kakak korban sendiri mengaku mendapat kabar duka setelah ditelepon polisi Taiwan. Saat itu kondisi korban dalam keadaan koma di salah satu rumah sakit di Taiwan.

"Katanya kecelakaan saat naik sepeda motor, tapi tidak jelas bagaimana ceritanya, kecelakaan dengan apa," jelas Sohibullah saat ditemui detiksurabaya. com di rumahnya, Selasa (4/8/2009) siang.

Ironisnya, kabar duka diterima Sohibullah selang satu hari setelah dirinya berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon seluler. Saat itu korban hanya menanyakan kabar anak serta keluarga. Tak ada tanda-tanda jika Suprihatin akan pergi secepat itu.

"Istri saya terakhir itu bilang kalau tanggal 5 Agustus besok mau kirim uang. Uang itu buat biaya sekolah anak kami yang baru masuk SMA," kenang Sohibullah berkaca-kaca yang siang itu ditemani Suyoto, mertuanya.

Semenjak berangkat ke Taiwan pertengahan 2005 lalu, Suprihatin nyaris tak mendapat masalah apapun. Komunikasi atau urusan transfer uang ke keluarga lancar. Ibu dua anak tersebut berangkat melalui PT Sekar Tanjung yang berkantor di Jakarta, tepatnya di Bekasi Timur.

Korban direkrut oleh sponsor (calo.red) bernama Imron yang mengaku beralamat di Dusun Mojoroto Desa/Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Karena pernahberkerja di Taiwan, korban tidak perlu lama di penampungan PJTKI. Setelah 2 bulan berada di Jakarta, akhirnya Suprihatin terbang menuju ke Taiwan.

"Anak saya dulu pernah ke Taiwan juga, yang terakhir ini berangkat melalui sponsor bernama Imron," jelas Suyoto, bapak kandung korban.

Pihak keluarga korban kini tak tahu harus berbuat apa, meski di negeri Ginseng tersebut masih ada Sri Wahyuningsih yang diharapkan mengurus kepulangan jenazah adiknya. Namun hal itu tak dapat dilakukan mengingat Sri sendiri masih terikat kontrak kerja dengan majikannya. Terlebih jarak antara tempat dia berkerja dengan tempat tinggal korban berjauhan.

Sebenarnya, pihak keluarga mendapat tawaran bantuan dari KBRI di Taiwan. Namun harapan itu pun seakan sirna setelah mereka 'ditodong' harus menyediakan uang sebesar Rp 160 juta sebagai biaya pemulangan jenazah. Atau Rp 20 juta jika jenazah dikebumikan di Negeri Ginseng tersebut. Uang ratusan juta itu harus ditanggung pihak keluarga setelah korban diduga TKW ilegal karena telah melarikan diri dari majikan pertamanya.

"Saya ditelepon laki-laki yang mengaku bernama Pak Pangku, petugas KBRI di Taiwan. Katanya diminta sediakan uang pemulangan itu. Atau uang Rp 20 juta jika jenazah dikubur di sana plus pajak tempat kuburan pertahunnya. Istri saya katanya ilegal, padahal berangkat secara resmi," tambah Sohibullah keheranan.

Pihak KBRI, lanjut Sohibullah, juga memberikan alternatif lain. Yakni bantuan finansial, yang birokrasi memakan waktu berbulan-bulan. Itu pun dana hanya bisa cair separuhnya. Sisanya, KBRI akan mencarikan bantuan di Taiwan. Tawaran itu pun ditolak oleh pihak keluarga mengingat bagaimana nantinya kondisi mayat jika tidak segera dikebumikan.

Keluarga hanya bisa pasrah. Jangankan uang ratusan juta, sebagai biaya selamatan kematian korban, pihak keluarga mengaku harus menjual kambing mereka. Dan ditambah dengan uang utangan dari para tetangga. Mereka berharap ada kepedulian dan tindakan dari pemerintah agar jenazah korban dapat dikebumikan di tanah kelahirannya.***

Halimah Meninggal di Kolong Jembatan Kandarah Arab saudi

Halimah
Liputan6.com, Jakarta: Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menyayangkan kematian seorang tenaga kerja indonesia yang telantar di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi. Menurut Anis, Selasa (4/8), Pemerintah Indonesia seharusnya segera mengambil tindakan cepat, begitu mengetahui ada warganya di luar negeri yang sedang mengalami masalah.

"Yang ada di Indonesia, ketika akan penempatan dan bisa menghasilkan, pemerintah khususnya instansi yang menangani bersikap cepat. Tapi ketika ada masalah seperti ini, semua mengklaim ini bukan tanggung jawab mereka. TKI legal atau bukan, harusnya penanganannya tidak dibedakan," kata Anis.

Rencananya, orangtua Halimah, TKI yang meninggal tersebut, akan meminta bantuan Migrant Care untuk membantu memulangkan jenazah Halimah. Rencananya, pihak Migrant Care akan segera mendatangi Departemen Luar Negeri dan mengurus permohonan pengembalian jenazah tersebut. Selain itu, Migrant Care akan mendatangi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi supaya dapat turut serta membantu menyelesaikan masalah ini.

Senin malam, sanak keluarga serta tetangga Halimah binti Kohar, telah menggelar tahlilan di rumah duka, di Kampung Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, selama dua pekan, keluarga sudah khawatir akan kondisi Halimah yang menderita penyakit paru-paru. Bahkan keluarga tengah berusaha memulangkan Halimah ke Indonesia. Namun takdir berkata lain, Halimah meninggal Senin subuh waktu setempat, sebelum ia sempat pulang ke Tanah

PERNYATAAN BERSAMA

PERNYATAAN BERSAMA
JAKERLA PRT
(JARINGAN KERLA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA)
DALAM
AKSI KERJA LAYAK PRT
MINGGU, 2 AGUSTUS 2009

SELAMATKAN 100 JUTA PRT DI DUNIA, 3 JUTA PRT DOMESTIK, 6 JUTA PRT MIGRAN DARI INDONESIA DARI SITUASI TIDAK LAYAK, KERJA PAKSA
MARI DUKUNG LAHIRNYA KONVENSI ILO UNTUK PERLINDUNGAN PRT

Salam Solidaritas,
Penghidupan rakyat semakin terpuruk, kemiskinan dan kelaparan merajalela, pengangguran dan angka putus sekolah berhamburan, tindakan kekerasan dan kriminalpun semakin membabibuta. Fakta ini bisa kita lihat dari potret penghidupan Rakyat Indonesia di pedesaan,yang tinggal di kolong-kolong, pinggir jalan perkotaan hingga kepinggir-pinggir kali. Pendidikan yang menjadi labuhan impian Rakyat Indonesia untuk memperbaiki status sosialnya ditengah masyarakat dan untuk menjamin taraf hidupnya yang lebih layak kini hanya menjadi mimpi semata yang begitu sulit untuk diakses secara luas oleh setiap lapisan Masyarakat Indonesia, bahkan pendidikan yang telah jauh dari hakekatnya kini hanya menjadi barang komoditi yang mustahil dapat dibeli oleh kaum tani dan klas buruh karena terlalu mahalnya pendidikan, naiknya harga harga kebutuhan pokok dan maraknya PHK.
Dari pendidikan, akses kesehatan, dan dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari yang sangat jauh dari kemampuan mayoritas Masyarakat Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah harus Mensejahterakan Rakyatnya. Kenyataan hari ini menyimpulkan bahwa pemerintahan hari ini gagal dalam tugas-tugasnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Realitas menunjukkan pelanggaran HAM kerap terjadi pada kawan-kawan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) - yang mayoritas adalah perempuan dan anak, pelanggaran atas hak anak dan atas hak pendidikan. Kekerasan yang bisa dalam berbagai bentuk sangat mudah terjadi padanya, mulai dari asalnya, ketika bermigrasi, di tempatkerjanya dan juga pasca bekerja. Berdasarkan Sakernas BPS 2008, data Migrant Care, dan estimasi ILO Tahun 2009 dari berbagai sumber data, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global: lebih dari 100 juta PRT di dunia, lebih dari 3 juta PRT domestik di Indonesia dan lebih dari 6 juta PRT migran dari Indonesia - PRT sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia.
Angka di atas itupun tidak bisa menjangkau semua PRT-PRTA yang di dalam semua keluarga/rumah yang mempekerjakannya, . Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan keterpaksaan perempuan-perempuan desa yang tidak bisa mencari pekerjaan di desa atau juga sebagai petani karena mahalnya bahan-bahan pertanian seperti pupuk, tapi dengan nilai jual hasil panen yang rendah, begitu juga menimgkatnya angka putus sekolah yang memaksa anak-anak desa mencari pekerjaan ke kota sebagai ‘Pekerja Rumah Tangga”(kaum perempuan yang tidak memiliki pilihan penghasilan yang lebih baik selain sebagai PRT)‏ serta permintaan akan pekerja rumah tangga merupakan pendorong utama feminisasi arus migrasi internasional.
Melihat dari jumlahnya bahwa PRT ini adalah segmen pekerja yang sangat dibutuhkan untuk jutaan rumah tangga, yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai jenis aktivitas publik dan di segala sektor. Realitas menunjukkan karir, profesionalitas, kesejahteraan keahlian di berbagai bidang juga karena peran ”tokoh di belakang layar” yaitu ”PRT”, karena tugas-tugas domestik digantikan oleh Pekerja Rumah Tangga. Maka bisa dibayangkan rantai elemen kontribusi ekonomi, sosial dan kerja ratusan ribu dan jutaan orang di segala sektor penyelenggaraan negara dan melewati batas negara, pendidikan, pengembangan iptek, usaha: industri barang, jasa, hiburan juga karena kontribusi PRT.
Namun demikian, dalam realitasnya, Pekerja Rumah Tangga ini rentan berbagai kekerasan dari fisik, psikis, ekonomi, sosial. PRT berada dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak, situasi perbudakan. PRT mengalami pelanggaran hak-haknya: upah yang sangat rendah (< rata-rata) ataupun tidak dibayar; ditunda pembayarannya; pemotongan semena-mena; tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak - semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang: rata-rata di atas 12-16 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap kesehatan, nasib tergantung pada kebaikan majikan; tidak ada hari libur mingguan, cuti; minim akses bersosialisasi - terisolasi di rumah majikan, rentan akan eksploitasi agen - korban trafficking, tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan ketenagakerjaan, dan PRT migran berada dalam situasi kekuasaan negara lain. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja, karena pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sesungguhnya dan mengalami diskriminasi terhadap mereka sebagai perempuan, migran, pekerja rumah tangga dan anak-anak. Dikotomi antara PRT baik domestik dan migran dengan buruh domestik dan migran pada sektor yang lain sering mengakibatkan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif bagi PRT domestik dan migran.
Sementara di sisi lain perlindungan hukum baik di level lokal, nasional dan internasional tidak melindungi PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT. Mengambil pelajaran dari situasi tidak layak - perbudakan dan peristiwa penganiayaan terhadap PRT baik domestik, migran, termasuk anak-anak, penting untuk mengingatkan kepada negara: pemerintah, dan wakil rakyat yang selalu berpikir menunggu jumlah kasus, baru kemudian mengambil langkah. Dalam realitasnya dan andai bisa bercerita, maka akan kita tahu bahwa jutaan kawan-kawan PRT mengalami persoalan eksploitasi, kerentanan pelecehan dan kekerasan, dan mereka tak berdaya menyuarakannya. Maka bagaimanapun sistem perlindungan untuk mencegah dan melindungi PRT dari berbagai tindak kekerasan adalah hal yang mendasar dan mendesak.
Atas situasi ini, beberapa inisiatif dan langkah advokasi perlindungan untuk Pekerja Rumah Tangga telah diambil baik di tingkat nasional dengan pengajuan RUU Perlindungan PRT, desakan Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, desakan Amandemen UU ttg Pekerja Migran. Di tingkat internasional, ILO dan berbagai organisasi serikat-serikat buruh, organisasi ham, telah mulai mengusung lahirnya Konvensi Perlindungan PRT yang akan dibahas 2010. Untuk proses ini ILO mengirimkan laporan mengenai undang-undang dan praktek yang disertai sebuah kuisioner kepada para negara anggota ILO mengenai usulan lahirnya Konvensi ILO Perlindungan PRT. Pemerintah diminta berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha untuk memberikan responnya paling lambat akhir Agustus 2009 untuk diproses lanjut.
Namun hingga akhir Juli 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menunjukkan kejelasan respon atas pentingnya lahirnya Konvensi Perlindungan PRT sebagai hal yang sudah mendesak. Bisa dikatakan bahwa apabila Pemerintah RI - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak merespon positif dan mendukung lahirnya Konvensi Perlindungan PRT, maka Pemerintah RI telah membiarkan pelanggengan perbudakan atas jutaan PRT.

Melihat pertama: kondisi kerentanan-kekerasa n yang dialami oleh PRT, kedua: pentingnya perwujudan penghargaan - perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga, ketiga: pentingnya penghargaan terhadap arti penting pekerjaan rumah tangga, keempat: ketidakpedulian pemerintah - Depnakertrans RI atas situasi tidak layak, situasi kerja paksa dan perbudakan yang dialami PRT, maka JAKERLA PRT (JARINGAN KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA), menyatakan:
1. PEKERJA RUMAH TANGGA ADALAH PEKERJA
2. STOP SITUASI TIDAK LAYAK PRT, STOP PERBUDAKAN PRT
3. MENUNTUT PEMERINTAH RI KHUSUSNYA PRESIDEN, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI UNTUK MENDUKUNG LAHIRNYA KONVENSI ILO PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
4. MEMINTA KEPADA ANGGOTA TRIPARTIT LAINNYA: APINDO, PARA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/BURUH UNTUK MENDUKUNG LAHIRNYA KONVENSI ILO PERLINDUNGAN PRT
5. MENUNTUT PEMERINTAH RI KHUSUSNYA PRESIDEN, MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN: UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA, RATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA
6. PENUHI DAN HARGAI HAK-HAK PRT SEBAGAI PEKERJA, WUJUDKAN KERJA LAYAK UNTUK PRT: UPAH LAYAK, JAMINAN SOSIAL, HAK BERSERIKAT-BERASOSI ASI, HAK LIBUR MINGGUAN, HAK CUTI, HAK ISTIRAHAT, DAN HAK-HAK LAINNYA SEBAGAI PEKERJA
Pernyataan tersebut diatas sebagai bagian dari tuntutan kami terhadap komitmen dan tanggungjawab Pemerintah RI khususnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga baik di dalam ataupun migran dan juga ajakan kepada masyarakat mewujudkan pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap PRT.
Demikian peryataan ini kami sampaikan.
JAKARTA, MINGGU, 2 AGUSTUS 2009
JAKERLA PRT
(JARINGAN KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA)
Kontak Person:
Anis Hidayah Migrant Care : 081578722874, Lita Jala PRT: 0811282297, Retno ATKI: 0817820952, Hadi SBMI: 08175753305, Mike - Seknas KPI: 08133292950

Sebanyak 14 WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Arab Saudi akibat dituduh terlibat kasus-kasus pembunuhan.

"Sampai saat ini mereka berada di sejumlah penjara di Arab Saudi dan terancam qishash (hukuman mati)," kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Gatot Abdullah Manshur, di Surabaya, Sabtu.

Sebanyak 14 WNI yang terancam hukuman mati itu adalah Hafidz bin Kholil Sulam asal Tulungagung, Jatim, Siti Zainab binti Duhri Rupa (Bangkalan, Madura), Etty Thoyyib Anwar (Majalengka, Jabar), Suleimah Misnadi (Pontianak, Kalbar), Muhammad Zaini (Madura, Jatim), Saiful Mubarok (Cianjur, Jabar), Aminah binti H. Budi, Darmawati binti Tarjani (keduanya asal Tapin Rantau, Kalsel), Sam`an Muhammad Niyan, Abdul Aziz Supiyani, Muhammad Mursyidi, Ahmad Zizi Hatati (kelimanya asal Kalsel), Jamilah binti Abidin Rifi`i alias Juwariyah binti Idin (Cianjur, Jabar), dan Ahmad Fauzi bin Abu Hasan (tak diketahui alamat asal).

"Kami akan berupaya membantu proses peringanan vonis hukuman `qishash` yang dihadapi para WNI itu," kata Gatot di sela-sela menyampaikan makalahnya dalam sosialisasi pelayanan warga dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang diadakan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri itu.

Pada 2008, KJRI Jeddah berhasil membantu proses peringanan hukuman sehingga ada beberapa WNI yang terbebas dari ancaman "qishash", mereka adalah Nurmakin Sabri (Banjarmasin, Kalsel), Idim Dimyati bin Muhtar, Didin bin Ruyani, Udeng Maulana bin Wahyudin, Sumiyati (keempatnya tidak diketahui alamat asal), dan Muhammad Daham Arifin (Kalsel).

Ia menjelaskan, WNI yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis, memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku tindakan kriminal.

"Jika yang bersangkutan meninggal dunia, urusannya menjadi rumit," katanya.

Menurut dia, pada 2008 WNI yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis dan dideportasi dari Arab Saudi jumlahnya mencapai 24.020 orang. Terbanyak berasal dari Jatim yang menyumbang 5.890 orang.

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 24.834 orang, sedang Jatim menyumbangkan 7.382 orang.

Gatot menambahkan, status WNI asal Jatim yang dideportasi dari Arab Saudi pada 2008, yakni eks-TKI sebanyak 2.192 orang, eks umrah (3.233), dan anak/pengikut (465). Sementara pada 2007, eks-TKI (2.020), eks umrah (4.713), dan anak/pengikut

Nasib TKI di Luar Negeri

Di Arab Saudi, menurut data KJRI Jedah, sekitar 1 juta TKI bekerja di berbagai sektor pekerjaan, seperti perawat, sopir pribadi, dan pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka, khususnya pembantu rumah tangga, yang melarikan diri dari majikannya. Perlakuan buruk serta penipuan para agen menyebabkan mereka lebih memilih lari dari majikan dan hidup secara ilegal.

Lebih ironis lagi, sebagian di antara mereka, terutama TKW, terjerat dalam jaringan prostitusi dan pergaulan yang menganut seks bebas. Kekerasan seksual dan fisik merupakan kejadian yang sering menimpa TKI yang bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Hal serupa juga banyak menimpa TKI di Jordania dan Syria.

Di Brunei Darussalam, sekitar 30 ribu TKI mengadu nasib. Di sana, sebagian besar TKI bekerja di sektor PRT. Masalah yang mereka hadapi adalah tidak adanya waktu libur bagi TKI dan gaji yang sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain.

Di negara kaya itu, TKI ibarat hidup di dalam jeruji besi. Walaupun hidup di rumah mewah, mereka merasa hampa dan kosong karena tidak adanya waktu libur.

Di Hongkong dan Singapura, kehidupan TKI agak lebih baik. Bahkan, di Hongkong, sebagian besar mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk libur dan berorganisasi. Namun, masalah yang mereka hadapi adalah banyaknya kasus pemotongan dari pihak agensi.

Di Malaysia, persoalan malah lebih kompleks lagi, dari banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal hingga permasalahan hubungan antara agensi dan majikan. Menurut data Imigrasi Malaysia, hampir setiap tahun sekitar 30 ribu TKI lari dari majikannya dan hanya sebagian kecil yang ditampung perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI) di Malaysia.

TKI di Malaysia menghadapi banyak kasus gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, penipuan oleh agen, kekerasan fisik, hingga korban perdagangan manusia. Di Malaysia, masalah TKI ilegal menjadi isu yang tidak pernah berhenti dan sulit diatasi. Sebab, di sana banyak majikan ilegal yang mempekerjakan TKI ilegal karena upahnya murah.

Bagaimana Mengatasinya?

Niat baik untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan SBY-JK jelas tidak cukup. Ke depan, pemerintah harus punya keseriusan, bahkan kalau perlu menggunakan ''tangan besi'' untuk menyingkirkan tikus-tikus yang selalu mengeksploitasi TKI untuk kepentingan bisnis semata.

Dalam menata sistem penempatan dan perlindungan TKI, pemerintah harus menetapkan sistem penempatan dan perlindungan dengan satu pintu. Sistem itu harus cepat, murah, dan aman.

BNP2TKI yang sudah dibentuk seharusnya menjadi satu-satunya badan pemerintah yang menjalankan regulasi TKI dan memiliki perwakilan di daerah. BNP2TKI harus direkrut dari orang-orang profesional yang memiliki idealisme dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada TKI.

Perebutan wewenang antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang terjadi saat ini harus segera dituntaskan. Presiden mendatang harus tegas menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang berusaha memperkeruh suasana dengan harapan bisa terus leluasa mengeksploitasi TKI.

Bila perlu, presiden mendatang meningkatkan status BNP2TKI menjadi Kementerian Negara. Lembaga ini harus memiliki akses dan kewenangan di luar negeri dalam memperjuangkan hak-hak TKI.

Sistem jaminan asuransi yang diterapkan saat ini juga harus dihapuskan. Sebab, sistem itu jelas-jelas ''mengisap darah'' TKI. Menurut data Departemen Luar Negeri, setiap tahun hanya 3-5 persen TKI yang bisa mengklaim asuransinya.

Padahal, setiap TKI yang berangkat dikenakan Rp 400.000 dan itu dibebankan kepada TKI melalui potongan gaji 5-6 bulan. Sistem ini seharusnya diubah ke konsep perlindungan yang lebih progresif dan holistik.

Uang asuransi TKI seharusnya bisa digunakan secara komprehensif dan bukan hanya bersifat santunan, namun bersifat jaminan sosial perlindungan. Sebab, TKI yang umumnya bekerja sebagai PRT relatif minim mengalami kecelakaan kerja. Sebaliknya, mereka justru sering mengalami penipuan dan perlakuan semena-mena.

Dengan sistem jaminan perlindungan itu, uang yang dikumpulkan tersebut bisa digunakan membuat berbagai program perlindungan dan pemberdayaan TKI di luar negeri. Bahkan, bisa menjadi paket perlidungan transportasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara gratis.

Demikian juga halnya dengan advokasi hukum dan pembiayaan penampungan sementara TKI bermasalah di kantor perwakilan RI di luar negeri. Semua bisa dibantu dengan sistem tersebut. (*)

Waduh...... Banyak TKI Tidak Terpuji di Saudi

PERNYATAAN MENTERI LUAR NEGERI RI HASAN WIRAJUDA

http://bisniskeuang an.kompas. com/read/ xml/2009/ 07/29/13241199/

Waduh..Banyak. TKI.Tidak. Terpuji.di. Saudi
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengakui, beberapa tahun ini banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak terpuji di Saudi Arabia. Mereka pergi ke Saudi dengan alasan menunaikan umrah, tetapi setelah itu mereka menghilang dan bekerja secara ilegal. Setelah mendulang uang di sana, mereka pun menjajakan diri di jalan dengan tujuan ditangkap polisi Saudi dan dipulangkan ke Indonesia secara gratis.
"Saya pernah melihat langsung di Saudi. Mereka memamerkan diri, berdiri di jalan, tidur di bawah jembatan, dan lainnya. Ini ulah yang tidak terpuji," ujar Hassan kepada wartawan, Rabu (29/7) ketika ditanyai mengenai adanya sejumlah TKI yang tidak diurus oleh konsulat jenderal di Saudi.
Menurut Hassan, konjen sebenarnya telah meminta para TKI tersebut melaporkan diri. Namun, mereka tidak mengindahkannya. Para pekerja tersebut takut, jika konjen mendapati mereka memiliki uang, mereka akan diminta kembali ke Tanah Air dengan uang sendiri.
Kedutaan besar Indonesia dan konjen di seluruh dunia, terutama negara-negara tujuan TKI, kata Hassan, selalu berkomitmen melindungi para TKI. Bagi TKI yang tersangkut kasus pidana, kedubes/konjen setempat akan memberikan bantuan hukum serta menugaskan pengacara lokal untuk mendampingi dan mengikuti kasus mereka.


TANGGAPAN

Fanani Hong Kong :
Bingung aku....
Kalau menurut Pak Menteri yang ini, barangkali tindakan negara yang menjual warganya tanpa perlindungan demi mendapatkan devisa itu lebih terpuji dibanding tindakan BMI yang di Arab ini.

Peduli Buruh Migran :
Bapak Menlu mengatakan hal seperti itu, tapi tidak bisa di samaratakan ke semua TKI di saudi.Walau bagaimanapun KJRI wajib mengusahakan perlindungan dan kepulangan mereka ke tanah air dengan aman.Mereka di tugaskan untuk mengurus warga Indonesia di sana,bukan duduk dan berkomentar yang menyalahkan TKI nya.......

Roma Hidayat :
Hasan--hasan. ..lu bilang liat sendiri (liatnya pasti dr dalam mobil and jarak jauh, dgn pengamanan ya san ???)...terus diliatain doang, kenapa gk km urus langsung ????? walh...hasan- -hasan

salam orang Desa

Sekretariat PPSW :
Si Asan teh ayak-ayak wae…. Kewajiban pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi warganya, jangan lempar batu sembunyi tangan.…

Nining Djohar :
Kalau petugas negara sudah merendahkan rakyat yang kesusahan namanya ZALIM
Dimana tanggung jawab dia yang di tugaskan, dipilih untuk melindungi tetapi malah menebar omongan yang belum tentu dia melihat sendiri.
Dia tidak kesusahan karena sudah jelas dia pemain dalam perdagangan Orang!
pertanyaannya APAKAH DIA PANTAS MENJADI MENLU?

HALIMAH - MACAU IN FRAMES

CREATE

NASIB PARA BMI

AKU MIGRAN INDONESIA

ww.rockyou.com/choose_widget.php">Create

Aku Migran Indonesia, aku punya cita-cita
Punya sawah punya mobil,jadi Menteri atau Bupati
Aku bangga Indonesia,karena punya Pancasila
Apa daya uang tak ada,sekolahpun aku tak bisa

Indonesia kaya raya mengapa aku menderita
Tapi aku tetap bahagia Indonesia sudah merdeka

Aku makan propaganda dengan lauk janji-janji
Coba terka aku siapa, aku Migran Indonesia....

HARAPAN BMI

kyou.com/choose_widget.php">Create

Kami disini para BMI
Mencari uang untuk masa depanku nanti
Walau ku BMI , ku punya harga diri
Membeli barabg hasil keringatku sendiri

Tidak seperti pejabat yang berambisi
Tak punya hati hanya bisa rebutan kursi
Punya mobil mewah rumah megah beristri lagi
Tetapi sayang semua itu hasil Korupsi

Tetes keringat kami tak perlu dihargai
Yang penting bisa jaga Bumi Pertiwi kami
Harapn BMI jangan hanya janji
Lindungi kami agar lebih manusiawi

Banyak orang pandai menjadi pejabat tinggi
Bikin perauran malah memberatkan BMI
Kami semua menjadi korban kolusi
Padahal kami sumber Devisa tertinggi

BMI MACAU

u.com/choose_widget.php">Create

Macau adalah bandar judi terbesar di Asia..jadi tidak heran jika banyak yang bertanya
BMI di macau kerjanya apa dan bla..bla..bla...Kehidupan yang serrba Glamour dan sangat bertentangan dengan Akidah Islam memang menjadi pengaruh bagi BMI yang landasan Imannya tipis. Namun ada sekelompok BMI yang peduli dan merasa punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan pengaruh yang sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa ketimuran kita, bahkan tidak sesuai dengan norma agama.

Ini adalah salah satu contoh kegiatan dari Organisasi HALIMAH - MACAU yang menggelar pengajian Akbar dalam tajuk ``Macau Berdzikir``. Tentunya kegiatan semacam ini dilaksanakan pada hari Minggu, dimana setiap BMI di Macau mendapatkan hari libur.