Nasib TKI di Luar Negeri

Di Arab Saudi, menurut data KJRI Jedah, sekitar 1 juta TKI bekerja di berbagai sektor pekerjaan, seperti perawat, sopir pribadi, dan pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka, khususnya pembantu rumah tangga, yang melarikan diri dari majikannya. Perlakuan buruk serta penipuan para agen menyebabkan mereka lebih memilih lari dari majikan dan hidup secara ilegal.

Lebih ironis lagi, sebagian di antara mereka, terutama TKW, terjerat dalam jaringan prostitusi dan pergaulan yang menganut seks bebas. Kekerasan seksual dan fisik merupakan kejadian yang sering menimpa TKI yang bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Hal serupa juga banyak menimpa TKI di Jordania dan Syria.

Di Brunei Darussalam, sekitar 30 ribu TKI mengadu nasib. Di sana, sebagian besar TKI bekerja di sektor PRT. Masalah yang mereka hadapi adalah tidak adanya waktu libur bagi TKI dan gaji yang sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain.

Di negara kaya itu, TKI ibarat hidup di dalam jeruji besi. Walaupun hidup di rumah mewah, mereka merasa hampa dan kosong karena tidak adanya waktu libur.

Di Hongkong dan Singapura, kehidupan TKI agak lebih baik. Bahkan, di Hongkong, sebagian besar mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk libur dan berorganisasi. Namun, masalah yang mereka hadapi adalah banyaknya kasus pemotongan dari pihak agensi.

Di Malaysia, persoalan malah lebih kompleks lagi, dari banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal hingga permasalahan hubungan antara agensi dan majikan. Menurut data Imigrasi Malaysia, hampir setiap tahun sekitar 30 ribu TKI lari dari majikannya dan hanya sebagian kecil yang ditampung perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI) di Malaysia.

TKI di Malaysia menghadapi banyak kasus gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, penipuan oleh agen, kekerasan fisik, hingga korban perdagangan manusia. Di Malaysia, masalah TKI ilegal menjadi isu yang tidak pernah berhenti dan sulit diatasi. Sebab, di sana banyak majikan ilegal yang mempekerjakan TKI ilegal karena upahnya murah.

Bagaimana Mengatasinya?

Niat baik untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan SBY-JK jelas tidak cukup. Ke depan, pemerintah harus punya keseriusan, bahkan kalau perlu menggunakan ''tangan besi'' untuk menyingkirkan tikus-tikus yang selalu mengeksploitasi TKI untuk kepentingan bisnis semata.

Dalam menata sistem penempatan dan perlindungan TKI, pemerintah harus menetapkan sistem penempatan dan perlindungan dengan satu pintu. Sistem itu harus cepat, murah, dan aman.

BNP2TKI yang sudah dibentuk seharusnya menjadi satu-satunya badan pemerintah yang menjalankan regulasi TKI dan memiliki perwakilan di daerah. BNP2TKI harus direkrut dari orang-orang profesional yang memiliki idealisme dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada TKI.

Perebutan wewenang antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang terjadi saat ini harus segera dituntaskan. Presiden mendatang harus tegas menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang berusaha memperkeruh suasana dengan harapan bisa terus leluasa mengeksploitasi TKI.

Bila perlu, presiden mendatang meningkatkan status BNP2TKI menjadi Kementerian Negara. Lembaga ini harus memiliki akses dan kewenangan di luar negeri dalam memperjuangkan hak-hak TKI.

Sistem jaminan asuransi yang diterapkan saat ini juga harus dihapuskan. Sebab, sistem itu jelas-jelas ''mengisap darah'' TKI. Menurut data Departemen Luar Negeri, setiap tahun hanya 3-5 persen TKI yang bisa mengklaim asuransinya.

Padahal, setiap TKI yang berangkat dikenakan Rp 400.000 dan itu dibebankan kepada TKI melalui potongan gaji 5-6 bulan. Sistem ini seharusnya diubah ke konsep perlindungan yang lebih progresif dan holistik.

Uang asuransi TKI seharusnya bisa digunakan secara komprehensif dan bukan hanya bersifat santunan, namun bersifat jaminan sosial perlindungan. Sebab, TKI yang umumnya bekerja sebagai PRT relatif minim mengalami kecelakaan kerja. Sebaliknya, mereka justru sering mengalami penipuan dan perlakuan semena-mena.

Dengan sistem jaminan perlindungan itu, uang yang dikumpulkan tersebut bisa digunakan membuat berbagai program perlindungan dan pemberdayaan TKI di luar negeri. Bahkan, bisa menjadi paket perlidungan transportasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara gratis.

Demikian juga halnya dengan advokasi hukum dan pembiayaan penampungan sementara TKI bermasalah di kantor perwakilan RI di luar negeri. Semua bisa dibantu dengan sistem tersebut. (*)

Waduh...... Banyak TKI Tidak Terpuji di Saudi

PERNYATAAN MENTERI LUAR NEGERI RI HASAN WIRAJUDA

http://bisniskeuang an.kompas. com/read/ xml/2009/ 07/29/13241199/

Waduh..Banyak. TKI.Tidak. Terpuji.di. Saudi
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengakui, beberapa tahun ini banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak terpuji di Saudi Arabia. Mereka pergi ke Saudi dengan alasan menunaikan umrah, tetapi setelah itu mereka menghilang dan bekerja secara ilegal. Setelah mendulang uang di sana, mereka pun menjajakan diri di jalan dengan tujuan ditangkap polisi Saudi dan dipulangkan ke Indonesia secara gratis.
"Saya pernah melihat langsung di Saudi. Mereka memamerkan diri, berdiri di jalan, tidur di bawah jembatan, dan lainnya. Ini ulah yang tidak terpuji," ujar Hassan kepada wartawan, Rabu (29/7) ketika ditanyai mengenai adanya sejumlah TKI yang tidak diurus oleh konsulat jenderal di Saudi.
Menurut Hassan, konjen sebenarnya telah meminta para TKI tersebut melaporkan diri. Namun, mereka tidak mengindahkannya. Para pekerja tersebut takut, jika konjen mendapati mereka memiliki uang, mereka akan diminta kembali ke Tanah Air dengan uang sendiri.
Kedutaan besar Indonesia dan konjen di seluruh dunia, terutama negara-negara tujuan TKI, kata Hassan, selalu berkomitmen melindungi para TKI. Bagi TKI yang tersangkut kasus pidana, kedubes/konjen setempat akan memberikan bantuan hukum serta menugaskan pengacara lokal untuk mendampingi dan mengikuti kasus mereka.


TANGGAPAN

Fanani Hong Kong :
Bingung aku....
Kalau menurut Pak Menteri yang ini, barangkali tindakan negara yang menjual warganya tanpa perlindungan demi mendapatkan devisa itu lebih terpuji dibanding tindakan BMI yang di Arab ini.

Peduli Buruh Migran :
Bapak Menlu mengatakan hal seperti itu, tapi tidak bisa di samaratakan ke semua TKI di saudi.Walau bagaimanapun KJRI wajib mengusahakan perlindungan dan kepulangan mereka ke tanah air dengan aman.Mereka di tugaskan untuk mengurus warga Indonesia di sana,bukan duduk dan berkomentar yang menyalahkan TKI nya.......

Roma Hidayat :
Hasan--hasan. ..lu bilang liat sendiri (liatnya pasti dr dalam mobil and jarak jauh, dgn pengamanan ya san ???)...terus diliatain doang, kenapa gk km urus langsung ????? walh...hasan- -hasan

salam orang Desa

Sekretariat PPSW :
Si Asan teh ayak-ayak wae…. Kewajiban pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi warganya, jangan lempar batu sembunyi tangan.…

Nining Djohar :
Kalau petugas negara sudah merendahkan rakyat yang kesusahan namanya ZALIM
Dimana tanggung jawab dia yang di tugaskan, dipilih untuk melindungi tetapi malah menebar omongan yang belum tentu dia melihat sendiri.
Dia tidak kesusahan karena sudah jelas dia pemain dalam perdagangan Orang!
pertanyaannya APAKAH DIA PANTAS MENJADI MENLU?

HALIMAH - MACAU IN FRAMES

CREATE

NASIB PARA BMI